Jurnalaspirasi.id,Surabaya, 19 Oktober 2026 — Sejak pertengahan 2026 hingga menjelang akhir tahun, Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Di antara persoalan yang menjadi sorotan adalah krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemadaman listrik berskala luas (blackout), serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemadaman listrik di sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa selama beberapa hari berdampak pada aktivitas warga, termasuk pada malam hari. Di Kalimantan, kabut asap akibat karhutla juga memaksa sejumlah sekolah dan perkantoran menerapkan pembelajaran daring serta kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH).
Ketua Umum organisasi kemasyarakatan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho, yang akrab disapa Gus Wal, menilai berbagai persoalan tersebut perlu dilihat dalam perspektif krisis nasional. Ia menduga terdapat persoalan sistemik di balik sejumlah kejadian tersebut dan meminta pemerintah melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Distribusi BBM Bersubsidi Disorot
Gus Wal menyoroti ketimpangan distribusi BBM bersubsidi yang dinilainya perlu segera dievaluasi. Menurutnya, pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan stok BBM perlu diikuti dengan kepastian pasokan yang merata di lapangan.
“Kita mulai dari antrean BBM bersubsidi yang terjadi di berbagai SPBU di sejumlah daerah. Menteri ESDM Bahlil menyatakan stok BBM aman dan tersedia. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan persoalan yang perlu dijelaskan. Beberapa SPBU sepi karena tidak mendapatkan pasokan BBM bersubsidi, sedangkan SPBU yang memperoleh pasokan justru dipenuhi antrean panjang hingga satu kilometer atau lebih. Artinya, rantai distribusi dan sistem penyalurannya perlu diperiksa secara menyeluruh,” papar Gus Wal.
Ia menduga hambatan distribusi tersebut berpotensi mendorong masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi. Menurutnya, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi beban tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perbedaan harga Pertalite dan Pertamax yang cukup besar membuat kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite tetap tinggi. Jika kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan distribusi yang memadai, masyarakat akan semakin terbebani. Di sisi lain, penambahan kuota subsidi BBM juga berpotensi meningkatkan beban APBN. Karena itu, jangan sampai muncul dugaan bahwa distribusi Pertalite sengaja dihambat sehingga rakyat terpaksa membeli Pertamax. Dugaan ini harus dibuktikan melalui audit dan penyelidikan yang transparan,” jelas Gus Wal.
Menurutnya, masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling merasakan dampak persoalan distribusi BBM. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi justru tersita untuk mengantre bahan bakar selama berjam-jam.
Pemadaman Listrik dan Transparansi Pengelolaan Energi
Selain distribusi BBM, Gus Wal menyoroti pemadaman listrik berskala luas yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mempertanyakan penyebab pemadaman tersebut, terutama apabila benar terjadi ketika sistem kelistrikan memiliki cadangan daya yang memadai.
“Jika pasokan listrik nasional memang dalam kondisi surplus, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengapa pemadaman berskala luas masih bisa terjadi. Angka surplus pasokan yang disebut mencapai 40 persen harus dijelaskan berdasarkan data, wilayah, dan kondisi sistem kelistrikan yang relevan. Jika pemadaman terjadi secara tiba-tiba, penyebabnya harus diusut secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Gus Wal.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, mulai dari keandalan infrastruktur, pengelolaan jaringan, hingga mekanisme penanganan gangguan. Menurutnya, penyelidikan berbasis bukti diperlukan untuk memastikan apakah pemadaman disebabkan oleh gangguan teknis, kelemahan tata kelola, atau faktor lain.
Karhutla dan Ancaman Krisis Ekosistem
Tidak hanya menyoroti persoalan energi, Gus Wal bersama PNIB juga menaruh perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan tata kelola perkebunan. Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Hanya di Indonesia, karhutla seolah menjadi berkah bagi sebagian pengusaha perkebunan. Baik terbakar maupun diduga dibakar, persoalan ini harus ditelusuri secara serius apabila setelah kebakaran muncul pembukaan atau perluasan perkebunan baru. Jangan sampai kepentingan bisnis mengorbankan kesehatan masyarakat yang harus menghirup kabut asap dan menghadapi risiko ISPA. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap enteng,” tegas Gus Wal.
Ia mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait mengusut penyebab setiap kejadian karhutla, termasuk menelusuri kemungkinan pembakaran yang disengaja serta memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
PNIB juga menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya ketika kabut asap telah mengganggu kehidupan masyarakat. Upaya pencegahan, pengawasan lahan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan perlu diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
PNIB Desak Audit dan Evaluasi Pejabat Terkait
Gus Wal menegaskan bahwa persoalan energi dan karhutla yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus ditangani secara serius, transparan, dan akuntabel. Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan, distribusi, serta kinerja lembaga yang bertanggung jawab.
“Jadikan persoalan BBM dan karhutla sebagai prioritas nasional yang penanganannya harus serius dan terukur. Jika memenuhi kriteria hukum dan faktual, pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan status bencana yang sesuai. Lakukan audit terhadap Kementerian ESDM dan Pertamina, serta kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kehutanan dan penanganan karhutla. Jika ditemukan kegagalan atau kelalaian serius, pejabat yang bertanggung jawab harus dievaluasi, bahkan diganti apabila memang diperlukan. Rakyat membutuhkan sosok profesional yang mampu menyelesaikan persoalan, bukan sekadar memberikan pembelaan di tengah krisis,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang layak, akses energi yang memadai, lingkungan yang sehat, serta perlindungan dari dampak bencana. Hak tersebut, menurutnya, harus sejalan dengan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
“Rakyat juga berhak hidup sejahtera, aman, dan mendapatkan pelayanan yang layak. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi energi, gangguan kelistrikan, maupun karhutla. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas,” pungkas Gus Wal.
Melalui pernyataan tersebut, PNIB mendorong pemerintah untuk menjadikan persoalan distribusi energi, keandalan kelistrikan, dan karhutla sebagai agenda evaluasi nasional yang terintegrasi. Penanganan yang transparan, berbasis data, serta disertai penegakan hukum dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : DM MPGI
